-------- Bahwa Terdakwa I  RAMADHAN MANIKU Alias RAMA Bin ADNAN MANIKU, Terdakwa II ZAINUL FAHRI Alias ZAINUL Bin ABU BAKAR (Alm), Terdakwa III DARJA DASMARA Alias DARJA Bin BINUDDIN (Alm) dan Terdakwa IV MHD. HUSNI TAMRIN Alias MONA Bin KAMARUDIN (Alm) secara bersama-sama pada hari Jum’at tanggal 02 Januari 2026 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2026 bertempat di kebun milik saksi MUHAMMAD RAPI Alias PAPI Bin AHMAD (Alm) yang berada di Desa Kati Jeroh Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I RAMADHAN MANIKU dan Terdakwa II ZAINUL FAHRI pertama kali melakukan penggalian tanah dengan maksud mencari material batu dan pasir yang mengandung emas di kebun milik saksi MUHAMMAD RAPI Alias PAPI Bin AHMAD (Alm) yang berada di Desa Kati Jeroh Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara dengan cara melakukan penggalian lubang menggunakan alat berupa linggis dan skop selama kurang lebih 3 (tiga) minggu hingga mencapai kedalaman sekitar 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa I melakukan pendulangan dari hasil material galian namun belum ditemukan adanya kandungan emas dari pendulangan tersebut, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali melanjutkan penggalian lubang dengan menggunakan pahat dan palu hingga mencapai kedalaman sekitar 11 (sebelas) meter namun belum  juga ditemukan kandungan emas,  selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Oktober 2025 sdr. MUHAMMAD ALI (Dalam proses penyidikan) datang ke lokasi penggalian untuk memantau proses penambangan emas tersebut yang mana diketahui bahwa sdr. MUHAMMAD ALI merupakan pengelola aktivitas penambangan tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada sdr. MUHAMMAD ALI terkait alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penggalian tanah, setelah itu sdr. MUHAMMAD ALI langsung memberikan alat-alat yang diperlukan yaitu berupa papan, paku dan bahan makanan kepada Terdakwa I, selanjutnya pada bulan November 2025 Terdakwa III DARJA TASMARA dan Terdakwa IV MUHAMMAD HUSNI TAMRIN diminta oleh sdr. MUHAMMAD ALI untuk membantu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penambangan emas tersebut yang mana peran dari Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah membantu menarik tali tambang yang diikat pada katrol untuk mengeluarkan material batu yang tercampur dengan tanah dari dalam lubang penggalian, kemudian material tersebut dikumpulkan dan disusun di dekat lokasi penggalian,  para Terdakwa melakukan penggalian lubang hingga mencapai kedalaman sekitar 15 (lima belas) meter dengan ukuran lebar galian sekitar 120 (seratus dua puluh) cm x 120 (seratus dua puluh) cm, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2026 sekira pukul 15.30 WIB para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan resmi;
• Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di lokasi penggalian yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan hasil overlay titik koordinat pada gambar peta dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 86.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Aceh.

---------- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Kutacane, 04 Maret 2026